Indonesia Belum Siap Hadapi MEA

10-11-2014 / KOMISI VI

Indonesia dinilai belum siap hadapi persaingan pasar regional lewat penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Untuk itu, masyarakat Indonesia dihimbau menghargai hasil produk dalam negeri sendiri ketimbang produk impor.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan menegaskan hal tersebut usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan BSN, Senin (10/11). Hadir dalam rapat tersebut Kepala BSN Bambang Prasetya. Rapat dipimpin Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir, didampingi tiga wakilnya masing-masing Azam Azman Natawijana (F-PD), Dodi Reza Alex Noerdin (F-PG), dan Heri Gunawan (F-Gerindra).

Ketika ditanya soal kesiapan Indonesia menghadapi MEA, Heri menjawab, tampaknya Indonesia belum siap sepenuhnya menghadapi persaingan pasar di tingkat regional. “Rasanya belum siap. BSN sendiri masih perlu berbenah diri, terutama soal SDM-nya. Produk mainan anak yang diproduksi di dalam negeri, misalnya, masih jauh dari standar nasional Indonesia (SNI). Kita masih kalah dengan produk Cina,” ungkap Heri.

Pihaknya berharap, BSN lebih giat lagi melakukan promosi kerja, terutama menyangkut perlindungan produk dalam negeri, agar kualitas mutunya terjamin dan bisa bersaing di pasar global. “Saya berharap BSN dapat melindungi dan membuat standar untuk meningkatkan kualitas produk kita.”

Pada bagian lain, Heri juga menghimbau agar tiga lembaga terkait, yaitu BSN, KPPU, dan Kemendag/Kemenperin bisa berkolaborasi secara sinergis untuk membenahi kualitas produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri. Sinkronisasi tiga lembaga ini dipandang penting untuk membangun kesadaran masyarakat Indonesia mencintai produk sendiri sekaligus meningkatkan mutunya. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

                                                                               

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...